0
0 
Lidikcyber.com, Medan – Warga Kelurahan Binjai, Lingkungan XIX, Medan Denai merasa kecewa dengan kinerja Lurah Binjai dan jajarannya. Pasalnya, salah satu anak warga lingkungan XIX seperti dipermainkan Kepala Lingkungan XIX dan pegawai Kelurahan Binjai. Bagaimana tidak, untuk memasukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna untuk mendapatkan bantuan pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), sampai harus mondar – mandir Kelurahan Binjai kedinas Sosial.
Informasi yang didapat, anak – anak yang dapat bantuan KIP diduga dari keluarga ekonomi orang tuanya mampu. Ini harus ditelusuri instansi – instansi terkait data – data yang mendapatkan KIP. Malah, ekonomi orang tua yang tidak mampu sulit untuk mendapatkan program KIP dari Pemerintah / Kementerian. Padahal, orang tua tersebut berharap agar anaknya dapat program KIP, untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Karena ekonominya tidak mampu.
Untuk mendapatkan bantuan KIP, peserta harus memiliki SKTM dan terdaftar di DTKS, bisa juga anaknya yang sudah dalam tanggungan PKH.Munculnya dugaan warga data dimanipulasi untuk penerima KIP atau PKH karena tidak pernah diketahui siapa penerimanya.Secara administrasi pemohonan informasi data penerima KIP atau pun PKH di lingkungan XIX juga sudah dilayangkan sebulan yang lalu, namun tidak juga mendapat tanggapan dari pihak dinas sosial kota medan, pada hal data tersebut bersifat publik.
Lurah Binjai, Medan Denai Muhammad Awal Syahputra. S.STP, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Jumat (01/03/2024) kemarin , terkait berapa orang yang mendapatkan KIP melalui DTKS Serta PKH ditahun 2023 dan apakah ada dilakukan sosialisasi pihak Kelurahan mengenenai DTKS untuk mendapatkan KIP.
Awal menjawab” Sosialisasi bagaimana yang dimaksud dan apa yang disampaikan orang Dinsos kemaren pak. Terkait tersebut, sudah ada tim PKH dan pihak sekolah yang berkolaborasi untuk membantu mensosialisasikan. Untu saat ini terkait DTKS yang ada kekita pak” ungkapnya.
Saat disinggung kembali, dari DTKS lah maka bisa didaftarkan ke KIP.
” Kalau KIP setau saya pihak sekolah yang lebih berperan aktif. Kalau DTKS adalah Daftar terpadu Kesejahteraan Sosial, kita hanya mencoba memasukan datanya. Cuma, keterima atau tidak itu penentunya tetap dinas terkait. Kita hanya bersifat usulan” ungkap Syahwal.
Saat disinggung lagi, sudah berapa orang yang sudah diusulkan disetiap lingkungan.
Awal menjawab, boleh konfirmasi kepetugas kita. Karena data selalu terupdate. Boleh juga serahkan datanya jikalau memang kurang mampu, titip sama Kepling. Apabila datanya sudah diserahkan ke petugas Kelurahan, mohon dicek kekantor pak. Karena, datanya ada didalam komputer dan tidak bisa dibagikan file menyeluruh. Mengingat adanya data pribadi warga lain.
“Kalau untuk yang mendapatkan KIP, belum dapat informasi terupdate mengingat setiap tahunya berubah ada tambah ataupun berkurang. Untuk lebih jelasnya, coba tanya kedinas terkait atau datang kekantor” pungkasnya.
Menurut keterangan pegawai Kelurahan Binjai, menerangkan bahwa data sudah dimasukan dalam data best dinsos kota medan, namun setelah dicek AR warga lingkungan XIX di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id tidak ada.
“Sudah saya cek, tapi tidak ada data saya dilaman tersebut muncul. Sampai saat ini kami warga tidak tau siapa saja penerima bansos di lingkungan kami secara keseluruhan, sosialisasi atau informasi penerima bansos dalam bentuk apa pun kami tidak pernah tau di lingkungan kami. Itu kan harus dibuat papan informasi penerim bansos tersebut, ada apa ini kok seperti sulit sekali kami mengetahui nya” ungkap AR, Senin (11/03/2024). (Tim / Red)
